Dotekno.com– BPJS Kesehatan (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) melibatkan pemerintah daerah dalam pembiayaan penerima bantuan iuran peserta JKN- KIS. Hal ini disampaikan oleh Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris.
Saat ditemui di Jakarta kemarin, Fachmi mengatakan jika BPJS Kesehatan tidak bekerja sendiri. Pasalnya program kerjanya termasuk dalam program negara. Sehingga pihaknya melibatkan pemerintah daerah yang termasuk opsi.
Opsi disini adalah pemerintah daerah (Pemda) dapat ikut serta memberikan pembiayaan dari pajak. Seperti pajak rokok untuk membiayai sekitar 107 juta peserta penerima bantuan iuran (PBI). Namun ada pula pemda yang kurang mendukung program ini. Setidaknya ada 10 persen pemda yang tidak mendukung opsi ini. Saat ini terdapat kurang lebih 18 juta peserta PBI yang dibiayai daerah.
Selanjutnya, BPJS Kesehatan akan melihat perkembangan. Apakah nanti dialihkan ke PBI pusat atau ada yang lain. Walaupun belum 100% melibatkan pemda, BPJS Kesehatan saat ini sedang menargetkan agar peserta JKN KIS bertambah. Dengan cara memberikan penyuluhan tentang manfaat menjadi peserta JKI KIS ketika sehat. Dengan bergabung saat sehat, berarti mempunyai proteksi finansial ketika sakit.
Selain itu Fachmi juga menegaskan jika membayar iuran JKN KIS akan mendapatkan pahal dan gotong royong. Saat ini jumlah peserta JKN KIS masih 178 juta peserta. Sedangkan target kepesertaan sekitar 201 juta peserta.
Sementara itu Lembaga Pendidikan (LP) Maarif NU Kab Pekalongan bekerja sama dengan BPJS Kesehatan Cabang Pekalongan. Kerja sama yang dimaksud untuk memperluas kepersertaan JKN KIS di lingkungan lembaga. Sehingga jaminan kesehatan untuk tenaga pengajar lebih sistematis.
Sebagai Ketua LP Maarif, Mukhlisin mengatakan jika kerjasamanya dengan BPJS Kesehatanmerupakan salah satu wujud dukungan terhadap program pemerintah. Di sisi lain BPJS juga dapat melakukan sosialisasi ke semua sekolah di bawah LP Maarif untuk memperluas kepesertaan.
Minimnya honor guru di lingkungan lembaga menjadi salah satu alasan agar mendapat jaminan kesehatan. Untuk itu Mukhlis menargetkan agar 5 tahun mendatang keseluruhan guru sudah mendapat jaminan kesehatan.
